Partai Buruh Minta Jokowi Tidak Teken UU KUHP: Hukum DPR dan Partai Politik!

Partai Buruh menampik UU KUHP yang dinilai banyak pasal-pasal kontroversi yang tidak berpihak kepada rakyat.

Untuk itu, Partai Buruh meminta kepada Presiden RI Joko Widodo untuk tidak meneken atau diberi tanda tangan UU yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Kami menyerukan kepada presiden Jokowi, jangan menandatangani, jangan memberikan nomor, meskipun secara konstitusi dapat berlaku dalam 30 hari kemudian,” kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Sabtu (10/12/2022).

Said Iqbal mempertanyakan keperluan felysbakery.com UU KUHP yang tidak serupa sekali menopang rakyat.

Dia menuding jikalau UU itu cuma untungkan DPR saja.

“Siapa yang menginginkan undang RKHUP ini? bukan permohonan rakyat, di dalam Pasal soal penghinaan lembaga tidak benar satunya DPR, namun itu adalah keperluan mereka,” ucapnya.

“Wajar rakyat mengkritik DPR, gara-gara lumrah menjadi DPR itu yang pilih rakyat, jikalau ada sifat rakyat ada pantun, tulisan-tulisan yang kritik pemerintah itu biasa,” sambungnya.

Untuk itu, Said Iqbal mengajak kepada seluruh rakyat untuk menghukum DPR dan partai politik yang menopang UU tersebut.

“Ingat UU KPK, ingat UU KUHP, ingat UU Cipta Kerja Omnibus Law dan UU Minerba, ingat itu, hukum mereka seluruh partai politik yang ada di bilik suara,” tegasnya.

Sebelumnya, Partai Buruh rencananya dapat menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka memperingati hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional terhadap Sabtu (10/12/2022).

Rencananya, aksi selanjutnya dapat digelar di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat sekira pukul 10.00 WIB.

“Partai Buruh bersama dengan organisasi serikat buruh dan petani bermaksud menyelenggarakan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia di Istana Negara terhadap hari Sabtu, 10 Desember 2022,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam siaran persnya, Sabtu (10/12/2022).

Nantinya, aksi itu dapat diikuti sejumlah organisasi layaknya KSPI, ORI KSPSI, KPBI, (K)SBSI, SPI, Organisasi Perempuan PERCAYA, organisasi pekerja rumah tangga, miskin kota, organisasi pemuda/mahasiswa, dan berbagai elemen yang lain.

Selain di Jakarta, aksi terhitung dapat dilaksanakan di berbagai kabupaten atau kota lain di Indonesia.

Said mengatakan, ada sembilan tuntutan yang dapat dibawa dalam aksi kali ini. Mulai dari penolakan terhadap UU KUHP, Omnibus Law – Cipta Kerja, sampai meminta supaya masalah pelanggaran HAM berat segera dituntaskan.

Sembilan tuntutan selanjutnya adalah sebagai berikut:

  1. Tolak UU KUHP
  2. Tolak omnibus law UU Cipta Kerja
  3. Land Reform – Reforma Agraria dan Kedaulautan Pangan
  4. Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
  5. Tolak upah Murah
  6. Tolak Outsourcing
  7. Perjuangkan Jaminan Sosial: Meliputi jaminan makanan, pendidikan, perumahan, air bersih, pengangguran
  8. Berantas Korupsi
  9. Usut tuntas seluruh masalah pelanggaran HAM yang telah di wejangan oleh komnas HAM.

Massa Padati Kawasan Patung Kuda, Presiden Partai Buruh: UU KUHP Tempatkan Rakyat Sebagai ‘Penjahat’