Presiden Joko Widodo atau Jokowi dirumorkan sudah memberi instruksi ke Mahkamah Konstitusi dipersingkat MK supaya Pemilu ditetapkan dengan mekanisme seimbang tertutup. Tetapi belakang Jokowi menentang rumor itu. Menurut dia, mekanisme seimbang tertutup atau terbuka ialah masalah partai.
“Tidak, tidak, tidak. Saya bukan ketua partai,” kata Jokowi, di Ice BSD, Tangerang, Jumat, 17 Februari 2023 kemarin.
PDIP dan PSI Kecam IMB Teritori Anies Baswedan, Nasdem: Berkesan Tidak Memiliki empati ke Korban Kebakaran
Jokowi memang hemat berbicara masalah sikapnya pada rumor mekanisme pemilu seimbang tertutup atau terbuka. Walau demikian, menurut kepala negara, ke-2 mekanisme itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Faksinya memberikan masalah itu ke beberapa pihak partai. “Silahkan tentukan. Itu masalah partai,” tutur Jokowi.
Rumor peralihan mekanisme Pemilu dari seimbang terbuka jadi tertutup ini berawal pada November 2022 kemarin. Ialah Pengurus PDIP Demas Brian Wicaksono dan lima mitranya melontarkan tes materi ke MK. Tuntutan itu ihwal beberapa pasal dalam Undang-Undang atau UU Pemilu. Diantaranya mengenai penyeleksian anggota legislatif dengan mekanisme seimbang terbuka pada pasal 168 ayat 2.
Demas menjelaskan, mekanisme seimbang terbuka semakin banyak buruknnya. Ia meniru, calon legislator satu partai akan sama-sama sikut untuk memperoleh suara paling banyak. Disamping itu, kemungkinan besar kesempatan berlangsungnya politik uang. Ia menyebutkan, kader eksper seringkali kalah oleh kader dengan reputasi dan modal besar.
Partai Golkar Menyambut Baik bila PPP Bergabung dengan PDIP
“Kader partai yang eksper kerap kalah oleh calon yang punyai reputasi dan modal besar,” kata Demas Ke Tempo pada Kamis, 12 Januari 2023 kemarin.
Dalam rencana membuat persetujuan menampik mekanisme seimbang tertutup yang diusulkan PDIP, delapan partai fraksi DPR selanjutnya melangsungkan tatap muka di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Ahad, 8 Januari kemarin. Mereka ialah Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Kesejahteraan atau PKS, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Partai Golkar, Partai Gerindra (mangkir tetapi mengatakan sikap), Partai Kebangunan Bangsa atau PKB, dan Partai Instruksi Nasional atau PAN.
Berikut beberapa pengakuan dari 8 partai yang mengatakan penolakannya pada Pemilu seimbang tertutup, diringkas Tempo.co
1. Partai Golkar
Sehabis tatap muka, Ketua Umum Airlangga Hartarto membacakan lima butir persetujuan beberapa pimpinan parpol. Sampaikan penampikan pada mekanisme seimbang tertutup, Menteri Koordinator Ekonomi itu berpantun. “Lisa Blackpink pulang naik kopaja, sampai rumah langsung membersihkan beras,” kata Airlangga. “Karena itu gunakan mekanisme seimbang terbuka, karena opsi masyarakat jadi fokus utama.”
2. PKS
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan partainya bersama tujuh partai parlemen lain masih tetap pada sikap menampik mekanisme seimbang tertutup. Bahkan juga ia menyebutkan PKS telah ajukan diri ke Mahkamah Konstitusi sebagai Faksi Berkaitan dalam tuntutan tes material UU Pemilu itu.
“Bila perlu menghadap Presiden, kita akan bersama. Yang 8 partai ini tetap bersama,” kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Jumat, 20 Januari 2023.
3. Demokrat
Tubuh Hukum dan Penyelamatan Partai (BHPP) Partai Demokrat Jakarta minta MK menampik permintaan tes materi UU Pemilu. Menurut partai pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY itu, seimbang tertutup membuat warga tidak ketahui kualitas anggota legislatif. Pasalnya partai politiklah yang tentukan siapakah yang duduk sebagai wakil masyarakat. Ini dicemaskan perkuat supremasi elite parpol dalam tentukan wakil masyarakat.
“Mekanisme seimbang tertutup seperti beli kucing dalam karung, karena yang tentukan ialah parpol,” tutur Kepala BHPP Demokrat Jakarta, Yunus Adhi Prabowo, Selasa, 17 Januari 2023.
4. NasDem
Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai NasDem tegas menampik peralihan mekanisme pemilu proposional tertutup. Penampikan itu ditunjukkan dengan sikap NasDem ajukan diri sebagai Faksi Berkaitan pada tuntutan tes material pada UU Pemilu. Permintaan NasDem sebagai Faksi Berkaitan diwakilkan Hermawi Taslim sebagai Wakil Sekjen Partai NasDem dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPW) Partai NasDem DKI Jakarta Wibi Andrino yang sebagai anggota DPRD Propinsi DKI Jakarta.
5. PAN
Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno menyikapi rumor yang menyebutkan Jokowi sudah memberi instruksi ke MK supaya pemilu ditetapkan dengan mekanisme seimbang tertutup. Faksinya memperjelas jika PAN menampik seimbang tertutup dan menginginkan pemilu memakai mekanisme awalnya, seimbang terbuka. “Kami tekankan, ya, jika kami menginginkan pemilu itu masih tetap mekanismenya seimbang terbuka karenanya ialah kehendak dari demokrasi yang sudah kita kerjakan telah berapa masa ini,” tutur Eddy saat dijumpai selesai mendatangi Harlah PPP di ICE BSD Tangerang, Jumat, 17 Februari 2023.
6. PKB
Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memperjelas partainya menampik wawasan mekanisme seimbang tertutup pada Pemilu 2024 kedepan. “PKB dalam status menampik (mekanisme seimbang tertutup),” katanya, di selang acara Penandatanganan Tuntutan Pelindungan Anak yang diadakan di muka Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu, 8 Januari 2023.
Faksinya memandang mekanisme seimbang tertutup memotong hak persaingan peserta pemilu. Ditambah, lanjut ia, penetapan untuk mengganti mekanisme seimbang terbuka jadi seimbang tertutup dilaksanakan dalam bentang saat yang singkat menjelang pemilu diadakan.
“Waktu sangat pendek, pemangkasan hak persaingan demokratis. Jika seimbang tertutup diputuskan 4 tahun saat sebelum pemilu, mungkin wajar-wajar saja, tapi ini setahun saat sebelum pemilu,” katanya,. Seperti diambil ANTARA.
7. PPP
Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani memperjelas, faksinya tetap sama dengan persetujuan tujuh parpol parlemen. Yaitu menampik mekanisme pemilu seimbang tertutup. Arsul menentang berita partainya sudah berbeda sikap memberikan dukungan seimbang tertutup. “Yang terang karena sekarang ini sedang dites materi di MK dan PPP bersama tujuh fraksi yang lain telah sampaikan penglihatannya (menampik seimbang tertutup),” kata Arsul, Senin, 20 Februari 2023.
8. Gerindra
Partai Gerindra tegas menampik mekanisme seimbang tertutup diaplikasikan dalam Pemilu. Walau tidak datang langsung dalam tatap muka delapan ketua umum parpol, Partai Gerindra memberikan dukungan pemakaian mekanisme seimbang terbuka.
“Ketua umum (Prabowo Subianto) kami, dalam pengesahan Kantor Tubuh Pemenangan Pemilihan presiden juga sampaikan hal sama, jika Gerindra untuk azas keadilan dan transparansi menampik seimbang tertutup dengan argumen jika diamkan masyarakat pilih wakilnya, bukan partai,” tutur Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad ke reporter, Senin, 9 Januari 2023 kemarin.
Opsi Editor: Hasto Kristiyanto Sebutkan SBY Lupas Jas Merah, Apa Argumen PDIP Ngotot Pemilu Seimbang Tertutup?
Informasi Seterusnya
Up-date Longsor Natuna : 9 Korban Baru Diketemukan, 35 Saat ini masih Lenyap
1 jam yang lalu
Artikel Berkaitan
PDIP dan PSI Kecam IMB Teritori Anies Baswedan, Nasdem: Berkesan Tidak Memiliki empati ke Korban Kebakaran
Partai Golkar Menyambut Baik bila PPP Bergabung dengan PDIP
Menjaga Netralitas, Panglima TNI Perintahkan Polisi Militer Tindak Prajurit yang Gunakan Atribut Partai politik
Komisi II DPR Menunda Raker dengan KPU Ulas masalah Menunda Pemilu 2024
Tenaga Kerja Asing Dibolehkan Tinggal dan Bekerja di IKN Sepanjang 10 Tahun
Jokowi Perkenankan Tenaga Kerja Asing Ada di IKN 10 Tahun, Dapat Diperpanjang
Referensi Informasi
Ini Argumen Panglima TNI Yudo Margono Tidak Kerahkan Pasukan Khusus Lepaskan Pilot Susi Air
6 jam yang lalu
Pelanggaran Disiplin Prajurit TNI Bertambah 50,6 %
7 jam yang lalu
Bupati Natuna : Tiga Korban Longsor Kembali Diketemukan, Keseluruhan 15 Wafat
9 jam yang lalu
Yusril Ihza Mahendra Sebutkan Pemilu Mekanisme Seimbang Terbuka Reduksi Peranan Partai Politik
11 jam yang lalu
Petugas Kombinasi Baku Tembak dengan KKB di Lapangan terbang Bilogai Intan Jaya
12 jam yang lalu
Menhan Prabowo Subianto Merencanakan Membeli Pesawat Tempur Sisa
12 jam yang lalu
Selesai Temu Jokowi, Tony Blair Berjumpa Prabowo 1 Jam di Kertanegara
13 jam yang lalu
Pengatasan Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang oleh Pemerintahan Dipandang Acak-Acakan
14 jam yang lalu
Jokowi Berikan Pesawat Super Hercules C-130 J ke Prabowo, 4 Kembali Susul
15 jam yang lalu
Kasus Rafael Alun, Pimpinan KPK Mengakui Belum Pertanda Bereskan Sprinlidik
17 jam yang lalu
PDIP dan PSI Kecam IMB Teritori Anies Baswedan, Nasdem: Berkesan Tidak Memiliki empati ke Korban Kebakaran
4 jam yang lalu
Nasdem memandang cara Anies Baswedan memberi IMB teritori ke masyarakat Tanah Merah untuk memberi service dasar ke warga.
Partai Golkar Menyambut Baik bila PPP Bergabung dengan PDIP
6 jam yang lalu
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno percaya KIB semakin kuat jika PPP bergabung dengan PDIP.
Menjaga Netralitas, Panglima TNI Perintahkan Polisi Militer Tindak Prajurit yang Gunakan Atribut Partai politik
6 jam yang lalu
Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan pelanggaran disiplin dan peraturan prajurit TNI pada 2022 bertambah 50,6 % dibandingkan 2021.
Komisi II DPR Menunda Raker dengan KPU Ulas masalah Menunda Pemilu 2024
8 jam yang lalu
Rapat ini ingin diadakan terkait dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintah KPU tunda Pemilu 2024.
Tenaga Kerja Asing Dibolehkan Tinggal dan Bekerja di IKN Sepanjang 10 Tahun
8 jam yang lalu
Ketentuan terbaru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi membolehkan Tenaga Kerja Asing (TKA) tinggal sampai sepuluh tahun di IKN.
Jokowi Perkenankan Tenaga Kerja Asing Ada di IKN 10 Tahun, Dapat Diperpanjang
9 jam yang lalu
Ketentuan Pemerintahan itu ditandatangani Jokowi pada 6 Maret 2023.
Partai Sempurna Siap Cabut Tuntutan pada KPU Bila Diloloskan jadi Peserta Pemilu 2024.
9 jam yang lalu
Partai Sempurna mengatakan siap cabut tuntutan pada KPU bila diloloskan sebagai peserta Pemilu 2024.
Balas Ciutan Jokowi Masalah WNI Berobat ke Luar Negeri, Kiky Saputri: Agar Pemerintahan Penilaian
10 jam yang lalu
Kiky Saputri bercerita pengalaman mertuanya yang didiagnosa stroke kuping di Indonesia, tetapi saat diskusi ke Singapura cuma dipastikan flu.
Moeldoko Ngomong Istana Tidak akan Interferensi Proses Hukum masalah Menunda Pemilu 2024
10 jam yang lalu
Moeldoko menjelaskan masalah itu tidak ada hubungan dengan pemerintahan.
Jokowi Berikan Pebisnis HGU 95 Tahun dan HGB 80 Tahun di IKN
10 jam yang lalu
Peraturan Jokowi itu ditata dalam Ketentuan Pemerintahan Nomor 12 tahun 2023 mengenai Pemberian Hal pemberian izin Usaha, Keringanan Usaha di IKN.
Paling populer di Nasional
Ketua IPW Siap Diamankan Bila Tidak Penuhi Panggilan Pengecekan Polda Sulsel
14 jam yang lalu
Sebelumnya pernah Terlilit Kasus Suap Pajak, Angin Prayitno Aji Sebutkan Mengenal dengan Rafael Alun, Ini Kasusnya
18 jam yang lalu
Selesai Temu Jokowi, Tony Blair Berjumpa Prabowo 1 Jam di Kertanegara
13 jam yang lalu
Mahfud Md Ungkapkan Transaksi bisnis Menyangsikan Rp 300 Triliun di Kemenkeu
11 jam yang lalu
Jokowi Berikan Pesawat Super Hercules C-130 J ke Prabowo, 4 Kembali Susul
15 jam yang lalu
6 jam yang lalu
PPP Membuka Kesempatan Konsolidasi dengan PDIP, PAN: Automatis akan Masuk KIB
13 jam yang lalu
Masalah RUU Perampasan Asset, Menkumham Yasonna Laoly: Sudah Usai Diharmonisasi
12 jam yang lalu
Punyai Saham di Perusahaan Rafael Alun, Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur akan Diundang KPK
6 jam yang lalu
Peristiwa Harta Kekayaan Rafael Alun Cs, PSI Singgung DPR Masalah RUU Perampasan Asset
16 jam yang lalu
Terbaru di Nasional
Up-date Longsor Natuna : 9 Korban Baru Diketemukan, 35 Saat ini masih Lenyap
1 jam yang lalu
Kepala BNPB: 35 Masyarakat Saat ini masih Lenyap dalam Musibah Tanah Longsor di Natuna
1 jam yang lalu
BNPB Merencanakan Modifikasi Cuaca di Natuna untuk Permudah Penyelamatan
1 jam yang lalu
RUU Warga Tradisi Diharap Selekasnya Ditetapkan
3 jam yang lalu
Bukti Baru Kasus Tubruk Lari Mahasiswi Cianjur, Penabrak Diperhitungkan Pajero Hitam Berplat Kepolisian
4 jam yang lalu
Kasus Ibu Hamil Wafat, Ombudsman Jawa barat Meminta Subang Benahi Service Kesehatan
4 jam yang lalu
Dewan Jurnalis akan Rebus Peraturan Pelindungan Jurnalis Mahasiswa dari Perlakuan Represif
5 jam yang lalu
Menko Airlangga Mengajak Investor Berikan Modal Di Bidang Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang Terus-menerus
5 jam yang lalu
Punyai Saham di Perusahaan Rafael Alun, Kepala Kantor Pajak Jakarta Timur akan Diundang KPK
6 jam yang lalu
Ini Argumen Panglima TNI Yudo Margono Tidak Kerahkan Pasukan Khusus Lepaskan Pilot Susi Air
6 jam yang lalu